Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara

(1)

(2)

(3)

(11)

I

A001

KPI

A003

KPI

A014

KPI

A005

KPI

A008

KPI

A018

KPI

A004

KPI

A017

KPI

II

A015

KPI

A009

KPI

A006

KPI

A013

KPI

B021

KPI

B020

KPI

A011

KPI

A015

KPI

A009

KPI

III

C075

KPI

B026

KPI

A016

KPI

A012

KPI

B025

KPI

B022

KPI

B023

KPI

B024

KPI

IV

C076

KPI

B027

KPI

B019

KPI

C079

KPI

C077

KPI

B029

KPI

C084

KPI

V

B028

KPI

B030

KPI

C081

KPI

C083

KPI

C094

KPI

C090

KPI

C096

KPI

VI

C082

KPI

C087

KPI

D096

KPI

C085

KPI

C086

KPI

C095

KPI

C089

KPI

VII

C097

KPI

C091

KPI

D056

KPI

D055

KPI

B031

KPI

VIII

B032

KPI

B033

KPI

Dst

No.

Nama Dosen Tetap

NIDN**

Tgl. Lahir

Jabatan Akademik***

Gelar Akademik

Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT*

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Pamekasan 18-12-1949

Drs. MM.

S2 Univ. Wijaya Putra SBY

Manajemen

2

Pamekasan

03-04-1975

Asisten Ahli (III a)

S.Sos.I

S1-UNEJ

Sosial Komunikasi

3

Sumenep 15-03-1979

Asisten Ahli (III B)

M.Pd.

S2-UNJ

Pendidikan Bahasa

4

Jakarta 10-04-1978

Asisten Ahli (III B)

M.Ag.

Dakwah dan Komunikasi

5

Sumenep 01-06-1983

Asisten Ahli (III B)

S2- UIN Suka

Komunikasi dan Penyiaran Islam

6

Cilacap 02-02-1978

Asisten Ahli (III B)

M.Ag.

S2 UIN Syahid

Pengkajian Islam

7

Nambuhan Grobongan 12-02-1972

Asisten Ahli (III B)

M.Si.

S2 IAIN Semarang

Ilmu Dakwah dan Komunikasi

8

Sumbersari 08-09-1976

Asisten Ahli (III B)

M.Ag

S2 UIN SYARIF

Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam

9

Asisten Ahli (III B)

M.Si.

S1 IDIA, S2 UI Jakarta

Hubungan Internasional

10

Asisten Ahli (III B)

M.Sos.I.

S1 IDIA Prenduan, S2, IAIN Sunan Ampel

Dakwah

11

Asisten Ahli (III A)

S.Sos.I.(proses S2)

S1 IDIA Prenduan, S2 UNITOMO Surabaya

Ilmu Komunikasi

12

Sungai Liat,       27-05-1959

Asisten Ahli (III B)

M.Ag.

S2-UIN KALIJAGA

Filsafat

13

Sumenep 29-03-1960

Asisten Ahli (III B)

MA.

S2 Islamabad (Pakistan)

Dakwah dan Ushuluddin

14

Sumenep 04-04-1967

Asisten Ahli (III B)

Drs., MM.

S2 Universitas Palembang

Manajemen

15

Jakarta,

09-02-1973

Asisten Ahli (III B)

MA

S2 INDIA

Tafsir

16

M. Kholil

Pamekasan,

Asisten Ahli (III B)

M.Fil.I.

S2 IAIN Sunan Ampel

Pemikiran Islam

NO.

NAMA

FAK/JUR

TTL

ASAL

PARAF

01

Sumenep, 17 Nopember 1989 Sumenep  

02

Bondowoso, 23 Nopember 1989 Bondowoso  

03

Lombok, 30 MEi 1991 Lombok  

04

Pontianak, 07 Mei 1988 Potianak  

05

Pamekasan, 11 Mei 1988 Pamekasan  

06

Jakarta, 07 Desember 1991 Kupang  

07

Bandung, 10 Agustus 1991 Bandung  

08

Jambu Ilir, 05 Maret 1991 Palembang  

09

Sumenep, 09 Juni 1989 Kangean  

10

Sumenep, 10 Oktober 1990 Sapeken   ]]> http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2009/feed/ 0 http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2008-2/ http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2008-2/#comments Thu, 22 Mar 2012 03:28:40 +0000 admin http://idiaprenduan.com/?p=332

NO.

NAMA

FAK/JUR

TTL

ASAL

PARAF

01

Sampang, 19 Mei 1986 Sampang  

02

Pemalang, 09 Juni 1989 Pemalang  

03

Pontianak, 06 Agustus 1989 Pontianak  

04

Lumajang 24 Juni 1989 Lumajang  

05

Sumenep, 10 Januari 1985 Raas  

06

Pekalongan 13 Desember 1989 Pekalongan  

07

Demak, 14 Februari 1990 Demak  

08

Sampang, 15 Maret 1989 Sampang  

09

Lampung Utara, 23 Oktber 1989 Palembang  

10

Lobar, 16 Agustus 1985 NTB  

11

Sumenep, 11 Oktober 1990 Pragaan  

12

Tanjung Samak, 04 April 1989 Riau  

13

Pontianak, 22 Juni 1989 Kalimantan  

14

Sumenep, 07 Juli 1986 Sumenep  

15

Taluk Balak, 27 April 1988 Kalsel  

16

Buah Pala, 10 Mei 1990 Aceh  

17

Batang, 30 Desember 1989 Pekalongan   ]]> http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2008-2/feed/ 0 http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2008/ http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2008/#comments Thu, 22 Mar 2012 03:26:49 +0000 admin http://idiaprenduan.com/?p=330

NO.

NAMA

FAK/JUR

TTL

ASAL

PARAF

01

Sampang, 19 Mei 1986 Sampang  

02

Pemalang, 09 Juni 1989 Pemalang  

03

Pontianak, 06 Agustus 1989 Pontianak  

04

Lumajang 24 Juni 1989 Lumajang  

05

Sumenep, 10 Januari 1985 Raas  

06

Pekalongan 13 Desember 1989 Pekalongan  

07

Demak, 14 Februari 1990 Demak  

08

Sampang, 15 Maret 1989 Sampang  

09

Lampung Utara, 23 Oktber 1989 Palembang  

10

Lobar, 16 Agustus 1985 NTB  

11

Sumenep, 11 Oktober 1990 Pragaan  

12

Tanjung Samak, 04 April 1989 Riau  

13

Pontianak, 22 Juni 1989 Kalimantan  

14

Sumenep, 07 Juli 1986 Sumenep  

15

Taluk Balak, 27 April 1988 Kalsel  

16

Buah Pala, 10 Mei 1990 Aceh  

17

Batang, 30 Desember 1989 Pekalongan   ]]> http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2008/feed/ 2 http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2010-2012/ http://idiaprenduan.com/nama-nama-mahasiswa-intensif-putra-2010-2012/#comments Thu, 22 Mar 2012 03:18:36 +0000 admin http://idiaprenduan.com/?p=322 T.A 2010

Oleh: Nailatus Sakinah

Masalah hubungan antara Islam dan Pancasila rupanya masih menarik perhatian banyak kalangan. Munculnya beragam peraturan daerah (perda) yang bernuansa syariat Islam di beberapa daerah di era refromasi sedikit banyak kembali memancing perdebatan lama mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila atau wacana hubungan antara negara dan agama.

Bagi sebagian kalangan, perdebatan ini mungkin membosankan. Dalam konteks sejarah Indonesia, polemik ini sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Perdebatan itu dilakoni para tokoh pergerakan nasional sebagai bagian dari proses pencaharian identitas bersama. Asumsi mendasari perdebatan mereka, bagaimana caranya menjalankan negara dan bangsa jika kelak kemerdekaan nasional diperoleh.

Konflik Ideologis

Pada pertengahan 1940-an, perdebatan berlangsung dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Asumsi perdebatan itu kembali berkisar pada persoalan prinsipil, yakni atas dasar apa negara Indonesia didirikan dan dioperasikan kelak? Dari sekian banyak unsur bangsa yang tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan itu, pada akhirnya mengerucut hanya menjadi dua kelompok utama (mainstream), yakni pendukung dasar negara Islam dan nasionalisme (kebangsaan) sekuler.

Dari naskah sidang-sidang BPUPKI kelihatan, perdebatan mengenai dasar negara sangat keras, sekalipun prosesnya masih dalam batas-batas wajar dan civilized. Ini bisa dipahami karena The Founding Father and Mothers adalah generasi baru yang terpelajar, baik dari hasil pendidikan Barat, pendidikan Islam maupun kombinasi kedua sistem pendidikan. Sejarah mencatat, pada akhirnya, perdebatan itu berakhir pada satu titik “kompromi”. Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia dinilai sebagai hasil kompromi maksimal pada tokoh nasional saat itu.

Sekalipun demikian, secara prinsipil, hasil kompromi itu masih bersifat longgar. Dasar negara rupanya menjadi “kitab” terbuka untuk dipersoalkan lagi. Mungkin di masa revolusi (1945-1949) perdebatan itu agak terhenti, karena para tokoh avant garde itu harus menghadapi musuh bersama yakni upaya-upaya rekolonisasi Belanda, akan tetapi pada tahun 1950-an, polemik klasik itu mencuat lagi ke pemukaan dalam bentuknya yang lebih keras. Perseteruan antara kelompok pendukung ide Pancasila (nasionalisme sekuler)) dan Islam (nasionalisme-religius) kembali mendapatkan tempat.

Pada dasarnya perdebatan di Konstituante itu positif, sebagai manifetsasi demokrasi liberal, akan tetapi karena tidak pernah menemui ujung penyelesaian, proses perdebatan itu akhirnya memicu munculnya malapetaka baru dalam perpolitikan Indonesia. Bukan Islam atau Pancasila yang diimplementasikan sebagai dasar penyelenggaraan negara, akan tetapi justru sistem otoriterianisme. Islam maupun Pancasila dalam pengertiannya yang idealistik akhirnya harus “minggir” ke belakang.

Demokrasi Terpimpin (1959-1066) menjadi titik balik (the turning point) demokrasi paling krusial dalam sejarah Indonesia. Rezim mengikrarkan kembali ke UUD 1945, sebuah naskah historis yang di dalamnya termaktub butir-butir Pancasila, akan tetapi praktiknya justru despotisme. Pancasila dan UUD 1945 menjadi kredo belaka bagi kekuasaan absolut. Namun demikian, bagi sejumlah ahli tata negara, praktik antidemokrasi yang berlangsung sejak 1959 tidak mengherankan, karena secara prinsipil, UUD 1945 memang sangat mungkin untuk diselewengkan.

Dominasi Pancasila

Sejak saat itu, kalangan Islam ideologis tidak mendapatkan panggung yang sebanding untuk memperjuangkan kembali dasar negara Islam. Otoritarianisme membuat ekspresi politik kelompok ini “mati kutu”. Sebaliknya, sebagian kelompok nasionalis-sekuler mendapatkan panggung justru karena berlindung di balik otoriterianisme. Memang, muncul pula kelompok agama dalam formasi kekuatan politik saat itu, akan tetapi eksistensi mereka tak lebih sebagai “pelengkap” belaka untuk sebuah formalitas unsur kebangsaan. Mereka tidak mewakili arus utama kelompok Islam idiologis.

Pada masa Orde Baru, suasana politik berubah, karena pergantian rezim. Polemik Islam dan Pancasila kembali mendapatkan sedikit ruang, sekalipun di batasi dalam kerangka wacana belaka. Despotisme yang panjang, termasuk dalam bentuk deislamisasi dan depolitisasi, telah membuat kredibilitas kelompok Islam ideologis surut. Orde Baru yang pada awalnya dinilai berbaik hati kepada kelompok Islam idiologis, ternyata justru tak kalah kerasnya dibandingkan Orde Lama. Kelompok-kelompok idiologis ditekan.

Pada masa inilah Pancasila sebagai sebuah ideologi menjadi unsur determinan dalam wacana politik. Celakanya, Pancasila kembali berubah menjadi kredo untuk membenarkan perilaku otoriter penguasa. Pancasila menjadi “makhluk” yang menakutkan bagi banyak kalangan, termasuk kelompok Islam idiologis (juga kelompok kiri, mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi yang jumlahnya minoritas). Perdebatan lama tadi pun akhirnya beralih tempat dari parlemen ke komunitas intelektual. Beberapa generasi intelektual malah memberikan “pembenaran” bagi eksistensi Pancasila, sekalipun idiologi ini telah dieksploitasi bagi kepentingan otoritarianisme.

Akan tetapi di balik itu, pada masa Orde Baru, juga terjadi transformasi lain, yakni munculnya kelompok dalam Islam yang mencari argumentasi untuk mensinergikan antara Islam dan Pancasila. Bagi mereka, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sejarawan Kuntowijoyo, misalnya, melihat Pancasila sebagai objektivikasi Islam. Baginya, tidak ada sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam dan sebaliknya tidak ada ajaran dalam Islam yang tidak cocok dengan Pancasila.

Hanya saja, karena dikemukakan di zaman Orde Baru, muncul spekulasi bahwa pandangan para sarjana Islam itu memberikan pembenaran terhadap praktik otoriatanisme. Rezim ini justru menyelenggaraan otoritarianisme dengan klaim telah melaksanakan Pancasila. Karena itu masih menjadi pertanyaan, apakah pemikiran sarjana Islam perihal kesesuaian antara Islam dan Pancasila menjadi justifikasi intelektual bagi praktik otoriterianisme?

Ketika rezim otoriter runtuh dan reformasi menyeruak, pemikiran soal hubungan antara negara dan agama kembali mencuat ke permukaan. Hanya saja konteks sosio-politiknya sudah berbeda. Para sarjana pun harus mencari formula baru hubungan antara Islam dan kebangsaan dalam konteks demokrasi dan reformasi. Sebab aktualisasi hubungan keduanya bisa berbeda antara zaman otoriter dengan zaman demokrasi.

Di era reformasi dan demokrasi, bentuk hubungan antara Islam dan negara tak serta merta koheren satu sama lain. Demokrasi justru memungkinkan menyeruaknya segala macam aspirasi, termasuk aspirasi “laten” dari kalangan Islam idiologis, yakni memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi itu mungkin tidak lagi menjadi benchmark partai-partai Islam, karena reputasinya merosot drastis pasca-depolitisasi dan deparpolisasi Orde Baru.

Aspirasi syariat Islam justru lahir dari lembaga-lembaga demokrasi baru, seperti parlemen lokal. Lahirnya sejumlah perda bernuansa syariat Islam di beberapa daerah justru lahir dalam konteks demokrasi lokal. Persoalan sekarang, bagaimana mencari formula yang tepat supaya Islam, Pancasila dan demokrasi tidak berbenturan satu sama lain.

Secara prinsip, ketiga entitas mungkin bisa bersesuaian satu sama lain, akan tetapi jika politik kepentingan sudah mendominasi, maka ketiganya bisa dimanfaatkan hanya untuk kepentingan parsial perorangan atau kelompok atas nama publik. Di masa Orla dan Orba, Pancasila dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan otoriter, maka di masa reformasi, tidak hanya Pancasila sebagai idiologi, Islam dan demokrasi pun bisa diperkuda untuk kepentingan sempit segelintir elite atau kelompok yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.(CMM)

Mahasiswi Semester IV

Asal: Bangkalan

Oleh: Aris Kurniawan

Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam suatu negara memiliki perbedaan boleh latar belakang negara yang berbeda. Penggunaan sistem pemerintahan dalam suatu negara terkadang merupakan suatu proses trial dan juga termasuk didalamnya persaingan untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan, dan faktor kepentingan.

Sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa awal perkembangan Islam (Masa Nabi Muhammad) dapat menciptakan masyarakat yang berkeadaban yang pada mulanya berpola pikir jahiliyyah. Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak dapat di bantah (Unguestionable Leader) bagi negara Islam yang baru lahir pada masa itu. Sebagai Nabi, beliau meletakkan prinsip-prinsip Agama (Islam) seperti: Memimpin shalat, menyampaikan berabagai khotbah. Sebagai negarawan, beliau mengutus duta keluar negeri untuk membentuk angkatan perang, dan membagikan rampasan perang secara adil dan bijaksana. Dalam masa pemerintahannya, beliau membentuk piagam Madinah yang dianggap sebagai dokumen HAM, yang berisi tentang persaudaraan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis dan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai di antara muslim dan yang bukan muslim.

Pada masa Khulafaurrasyidin yang berlangsung selama 30 tahun, pemerintahan Islam sudah mulai mengalami berbagai perubahan yang menimbulkan berbagai konflik yang mulai tampak tajam pada masa Kholifah ke 3( Usman Bin Affan ra). Pada masa itu muncullah bermacam ideologis seperti Favoritisme dan Nepotisme yang di lakukan oleh sekelompok pejabat pemerintahan, yang pada akhir nya mengakibatkan terbunuhnya Utsman itu sendiri. Pada masa Ali pemerintahan Islam mengalami gejolak yang lebih dahsyat. Saat itu muncul berbagai ragam faksi politik, yang membentuk spectrum pemikiran politik Islam, yaitu kaum Khawarij, Syiah, dan Sunni. Yang setiap kelompok ini mempunyai pemikiran yang saling bersebarangan dan kaum-kaum tersebut dan membentuk ideologinya masing-masing. Pada masa-masa berikutnya system pemerintahan Islam lebih cenderung ke sistem warisan yang di mulai ketika masa Muawiyah pada pemerintahan Dinasti Umayah.

Indonesia hingga saat  masih ini menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan kepemerintahannya. Demokrasi dianggap efektif bagi perkembangan Indonesia karena pada masa sebelumnya, beberapa macam sistem pernah diaplikasikan di Negara ini. Sistem demokrasi di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman karena sebagian besar penduduk dan pemimpin berasal dari umat Islam. Keadaan ini dapat juga disebut pemerintahan islami atau sistem pemerintahan yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, dibentuk daerah-daerah otonom untuk menjalankan proses demokrasi, agar dapat memperkecil tekanan pemerintahan, meningkatkan kebebasan politik dan tingkat kesejahteraan manusia.

Menurut Robet A. Dahl: “Otonom akan menimbulkan peluang-peluang untuk melancarkan destruksi. Setiap daerah otonom dapat berpeluang untuk mengabadikan ketidakadilan, melestarikan egoisme sempit dan juga untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri”. Sehingga menurutnya setiap daerah otonom harus memiliki kualitas dan pengawasan tertentu.

Selain itu, pada sistem demokrasi di Negeri ini yang menggunakan pemilu dengan sistem multipartai, dalam pemilihan wakil-wakil rakyat saja masih terdapat banyak kekurangan, seperti operasional yang besar tapi tidak efektif, sebagai contoh adalah lambatnya perhitungan suara dan kondisi IT yang amburadul, padahal biaya IT sangatlah besar,  sehingga mensinyalir ada unsur KKN. Dilihat dari tendernya saja, pengadaan IT pemilu tidak melalui lelang, tetapi melalui penunjukan langsung. Ini menjadi tanggung jawab bagi para pemimpin dan yang dipimpin (rakyat), dan juga kita sebagai mahasiswa sebagai generasi masa depan. Kita harus bisa membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik dan harus bersikap lebih dewasa dalam segala hal. Karena salah satu bentuk ketidakdewasaan adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ironis memang, jika kita melihat masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu yang berskala nasional saat ini,  Jika melihat realita yang terjadi ketika diadakan pesta demokrasi skala kecil seperti di sekolah atau di tingkat perguruan tinggi, kita masih merasa kesulitan dalam menghadapi masalah yang muncul.

Sebagi solusi kita harus bisa mengatasi penyebab runtuhnya umat islam pada masa ini. Menurut Syekh Hasan Annadwi dalam bukunya Maza Khasiral Aalami Binhithaatil Muslimin mengatakan: “Ada lima penyebab runtuhnya umat islam 1.Kepemimpinan berada di tangan yang tidak layak, 2. politik di pisah kan dari agama, 3. pemimpin dan para pengauasa muslim memberikan contoh yang buruk, 4. para ilmuwan muslim gagal mengembangkan ilmu, 5. timbul nya bid’ah dan kesesatan dalam dunia islam”.

 Kita juga harus bisa meneladani dan mengambil hikmah kisah yang terjadi pada zaman khalifah Ali ra. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau,   “Ya.. Ali…!!, Pada masa khalifah Abu Bakar keadaan umat Islam tidak kacau seperti ini, begitu juga pada masa khalifah Umar dan Utsman “. Kemudian Ali menjawab: “Dulu ketika masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Usman, mereka memimpin orang-orang seperti aku dan sekarang aku memimpin orang-orang seperti kamu”. Artinya adalah

Keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya di tentukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi lebih dari itu oleh orang-orang yang di pimpinnya. Wallahu a’lam…

.Daftar Pustaka

• Dr. khalid ibrahim jinda. Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam. 1999. Surabaya : risalah gusti, hal 2-6
• Robert A. Dahl. Dilema demokrasi pluralis: antara otonomi dan control.1985. Jakarta: Rajawali
• Dr. dainul zainal abidin. 7 Formula Individu Cemerlang. 2004. Bandung: Mizan

Mahasiswa sester II

Asal: Jawa Tengah

Oleh: Masturiyah Sa’dan

Menurut plato pendidikan adalah sebuah upaya pembebas, ,pembebasan disini dimaksudkan sebagai pembebasan dari belenggu- belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran

Krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia terjadi semenjak tahun 1997 menyebabkan  pembangunan di negara ini mengalami kemunduran, puncak dari krisis ekonom ini memicu aksi sosial yang dimotori oleh mahasiswa yang menghasilkan reformasi pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan pada pemilihan umum di tahun 1999 sehingga terbentuklah pemerintahan baru, dari sinilah krisis ekonomi bermula.   Lengsernya soeharto dari kursi kepresidenan, dipilihnya B.J Habibi sebagai presiden, KH Abdurrahman wahid, ibu megawati soekarno putri, dan akhirnya sampailah pada Soesilo Bambang Yudoyono memegang tampuk pemerintahan, akan tetapi mereka semua tidak bisa sepenuhnya membawa bangsa keluar dari krisis multidimensi, ironisnya hutang negara semakin bertambah dan bertambah, kemiskinan merajalela dan tindak kriminal terjadi di mana-mana, hinggga tak ayal ada adagium yang mengatakan bahwa “di era-20 an ini adalah era krisis multidimensi”.

Akhirnya tanpa kita sadari munculah pertnyaan besar mengapa Indonesia belum mapu keluar dari krisis ini? padahal pemimpin negara sudah berganti dan berganti berikut sistem kepemerintahnnya, tapi kenapa fakta yang ada tidak berimplikasi sama sekali? Inikah indoneia negara yang gemah ripah!

Salah satu perspektif yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan di atas adalah perspektif pendidikan. Dari perspektif pendidikan inilah kita bisa mengetahui ternyata Indonesia belum mampu memiliki SDM (sumber daya manusia) kompetitif dalam melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, hal demikian karena pendidikan belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya untuk pendidikan tinggi. Kelemahan SDM sedikit banyak diakibatkan oleh pergeseran fungsi pendidikan yang semula sebagai aktifitas sosio-budaya bergeser menjadi aktifitas bisnis, sebagai efek globalisasi dan krisis ekonomi.

Bilai filosofi pendidikan adalah memanusiakan manusia dan berupaya untuk membantu manusia menemukan potensi-potensi dalam mengembangkan harapan pribadi dan bangsanya. Bahkan menurut Plato dikatakan bahwa pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran, sehingga membentuk manusia yang seutuhnya. Dengan artian manusia yang berhasil menggapai keutamaan atau moralitas jiwa. Sehingga menghantarkan manusia tersebut ke dalam ide-ide yang paling tinggi yakni kebijaksanaan, kebaikan, dan keadilan.

Dalam konteks pendidikan sebagai sosio-budaya inilah, pendidikan melekat pada diri manusia, artinya pendidikan merupakan proses dialektika yang akan membawa manusia kepada tahapan-tahapan dimana manusia bisa melakukan tindakan yang didasari pada kesadaran pribadi yang riil dan bukan semu.

Efek pengaruh globalisasi dan krisis ekonomi ini beirmbas pada fungsi pendidikan yang berubah menjadi aktifitas bisnis. Pendidikan cenderung mengutamakan kuantitas dari pada kualitas, akibatnya jumlah pengangguran tenaga kerja “terdidik” di negara kita semakin meningkat, hal ini juga pengaruh dari pandangan pendidikan. Dimana dalam hal ini pendidikan perguruan tinggi merupakan tangga menuju karir. Banyak instiusi pendidikan menawarkan produk pendidikannya dengan jaminan kerja. Akibatnya masyarakat terstigma oleh adagium bodoh bahwa “pendidikan untuk mendapatkan gelar dan karir yang layak”.

Realita berbicara, stigma pendidikan sebagai orientasi untuk memperoleh gelar dan karir tinggi sudah melekat layaknya karat yang bersemayam dalam otak manusia. Persoalan lain yang muncul pada lembaga perguruan tinggi yakni sebagai lahan bisnis tidak terlepas dari beberapa faktor yang ada di dalamnya. Mahasiswa sebagai sasaran utama pendidikan, SDM yang dikembangkan potensinya untuk membangun masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk pendidikan, sebagai prasyarat memasuki dunia kerja, dosen sebagai pendidik, pihak rektorat sebagai pengelola perguruan tinggi dan mempunyai otoritas penuh untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Seperti fungsi sebuah masyarakat, menyalurkan idealisme-idealisme dan gagasan-gagasannya, fungsi SPP sebagai sumbangan dana untuk mengembangkan pendidikan, income, sumber laba, fungsi ijazah atau gelar tanda  bukti kelulusan, penghargaan, komoditas dan tentunya pemerintah dan negara.

Pemerintah memiliki peranan penting pada perguruan tingggi, naifnya negara kita belum mampu memprioritaskan perguruan tinggi secara maksimal, pemerintah kita cenderung diskriminatif dalam pendistribusian pendidikan yang berkualitas, pendidikan tinggi hanya diperoleh bagi warga negara yang mampu secara materi, sedangkan waraga negara yang kurang mampu hanya bisa merasakan pendidikan dasar saja.

Kecilnya alokasi biaya pendidikan dalam APBN menunujukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan, padahal pemerintah seharusnyalah lebih meprioritaskan kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan memprioritaskan pendidikan, akan tetapi realita yang ada pemerintah lebih mengutamakan kepentingan sekelompok golongan. Hal ini terbukti dengan alokasi dana untuk pembayaran hutang-hutang para pengusaha-pengusaha swasta, belum lagi biaya untuk tunjangan kesejahteraan anggota DPR-kebijakn pemerintah untuk memberikan laptop kepada para anggota DPR sebagai wakil rakyat, meicu timbulnya pro dan kontra, padahal kebijakan seperti itu selayaknya tidak penting.

Rencana DPR untuk meningkatakn anggaran pendidikan sampai 20% pada tahun 2001 yang lalau tidak mampu memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, akan tetapi jika kita membandingkan dengan besarnya dana yang dikelola  Los Angeles Unified School Distric (LA USD) yang besarnya sekitar Rp 30 trilliun (40% lebih besar dari pada APBN Indonesia untuk 2001), maka alokasi dana 20% dana dari APBN bukanlah angka yang luar biasa. Jika kita kaitkan dengan peningkatan SDM melalui pintu pendidikan.

Hal yang sdangat dilematis, pemerintah malah memotong subsidi pendidikan sebagai bagian kesempatan dengan IMF untuk mengurangi subsidi pendidikan, akibatnya pobia pendidikan menjadi sebuah produk yang mahal, padahal kalu kita lihat dari prespektif kebutuhan manusia, pendidikan adalah suatu kebutuhan pokok selain makan dan tempat tinggal. Jika realita seperti ini terus berkesinambungan maka rakyat semakin tidak mungkin utuk memperoleh pendidikan, terlebih lagi pada pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

Di tambah lagi meningkatnya angka BBM berefek buruk terhadap tigginya harga sembako (sembilan bahan pokok) yang naik secara drastis, sampai di penghujung tahun 2007 yang namanya BBM dan sembako terus meningkat dan meningkat. Sehingga pilihan untuk pendidikan semakin berkurang dan berkurang. Maka jangan heran jika di zaman modern seperti sekarang ini masih banyak penduduk Indonesia yang buta huruf dan berpendidikan rendah. Bukan karena rasa kependidikan yang rendah, akan tetapi argumen logisnya, karena mereka merasa terhimpit oleh kebutuhan ekonomi yang belum tersejahterakan. Wallahu A’lam

*Mahasiswi Fakultas Ussuluddin                                                                                                             Jurusan Aqidah Filsafat IDIA Al-Amien Prenduan.

والشمس تجري لمستقر لها